Tuesday, January 31, 2006

RANCANGAN

TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXII GEREJA TORAJA

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Sidang Sinode Am XXII Gereja Toraja adalah persidangan gerejawi sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja Toraja pasal 37.

(2) Sidang Sonde Am XXII diselenggarakan dalam bentuk ibadah-ibadah, Sidang Paripurna, Sidang Komisi, dan Sidang Panitia Khusus dan Panel Diskusi.

(3) Sidang Paripurna adalah persidangan yang dihadiri oleh semua peserta.

(4) Sidang Komisi adalah persidangan dari Komisi-Komisi yang dibentuk dalam rangka Sidang Sinode Am XXII Gereja Toraja.

(5) Sidang Panitia adalah Panitia Khusus yang dibentuk dalam rangka Sidang Sinode Am XXII Gereja Toraja.

(6) Tata Tertib Persidangan Sinode Am XXII Gereja Toraja yang selanjutnya disebut sebagai Tata Tertib Sidang adalah sejumlah ketentuan yang mengatur pelaksanaan Sidang Sinode Am XXII secara tertib, lancar, efektif dan efisien.

(7) Peserta adalah peserta persidangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Tata Gereja Toraja pasal 37.

BAB II. PESERTA

Pasal 2

Kategori Peserta

(1) Utusan dan Utusan Cadangan Sidang Sinode Wilayah yang dinyatakan melalui surat kredensi.

(2) Personil-personil Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja ( BPSGT), Badan Verifikasi Gereja Toraja ( BVGT), dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT).

(3) Wakil Pengurus Intra Gerejawi (OIG) dan Pengurus Unit Kerja/ Badan tingkat sinode yang diundang oleh BPSGT; pengurus OIG tingkat wilayah yang diundang oleh Sidang Sinode Wilayah masing-masing.

(4) Undangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

Pasal 3

Kewajiban Peserta

(1) Setiap peserta wajib mentaati Tata Tertib dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang, Pimpinan Sidang Komisi dan atau Pimpinan Sidang Panitia.

(2) Setiap peserta tidak dibenarkan meninggalkan sidang tanpa seisin Pimpinan Sidang.

(3) Setiap peserta wajib memakai tanda peserta yang ditetapkan selama persidangan berlangsung.

(4) Setiap peserta wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Sidang apabila berhalangan menghadiri Sidang sebelum sidang dimulai dengan menyebutkan alasan yang sebenar-benarnya.

(5) Setiap peserta wajib hadir dalam setiap sidang tepat pada waktu yang ditentukan.

Pasal 4

Hak Peserta

(1) Utusan memiliki hak untuk:

    1. Mengikuti semua kegiatan Sidang Sinode Am XXII Gereja Toraja
    2. Mengikuti semua Sidang Paripurna.
    3. Mengikuti Sidang Komisi dan Panitia Khusus yang ditentukan.
    4. Mengambil Keputusan
    5. Memilih dan dipilih
    6. Berbicara
    7. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai ketentuan.

(2) Utusan Cadangan memiliki hak untuk:

a. Mengikuti semua kegiatan Sidang Sinode Am XXII Gereja Toraja

b. Mengikuti semua Sidang Paripurna.

c. Mengikuti Sidang Komisi, dan Panitia Khusus yang ditentukan.

d. Dipilih tetapi tidak memilih.

e. Berbicara

f. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai ketentuan.

(3) Pengurus Badan pekerja Sinode, Badan Verifikasi dan Majelis Pertimbangan, Organisasi Intra Gerejawi dan Unit Kerja Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, mamiliki hak untuk:

a. Mengikuti semua kegiatan Sidang Sinode Am XXII Gereja Toraja

b. Mengikuti semua Sidang Paripurna.

c. Mengikuti Sidang Komisi, dan Panitia Khusus yang ditentukan.

d. Dipilih tetapi tidak memilih.

e. Berbicara

f. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai ketentuan.

(4) Undangan

a. Mengikuti semua kegiatan Sidang Sinode Am XXII Gereja Toraja

b. Mengikuti semua Sidang Paripurna.

c. Mengikuti Sidang Komisi, dan Panitia Khusus apabila ditunjuk oleh Pimpinan Sidang atas nama Sidang Sinode Am XXII Gereja Toraja.

d. Berbicara

e. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai ketentuan.

BAB III. PERSIDANGAN

Pasal 5

Materi Persidangan

Materi Persidangan terdiri dari:

(1) Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja Lima Tahun ( Naskah kebijakan umum lima tahun yang bersifat visioner, kopnseptual dan strategis).

(2) Laporan pertanggungjawaban Badan-badan Pelaksana keputusan Sidan Sinode Am dan usul-usul/saran-saran yang timbul dalam membahas laporan tersebut.

(3) Produk-produk Tim Perencana Program Pengembangan Gereja Toraja.

(4) Peraturan-peraturan umum dan peraturan khusus Gereja Toraja

(5) Pemilihan Pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.

(6) Usul-usul dari Sidang Sinode Wilayah

(7) Hal-hal lain yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan kehidupan dan perkembangan Jemaat-jemaat dalam Gereja Toraja, yang muncul dalam persidangan.

Pasal 6

Pimpinan Persidangan

(1) Pimpinan Sidang terdiri atas lima orang yaitu, satu orang Ketua,satu orang Wakil Ketua, satu orang Sekretaris, dan dua orang Pengganti Umum.

(2) Ketua pimpinan sidang dijabat oleh Pendeta.

(3) Calon Pimpinan Sidang ditetapkan oleh masing-masing Wilayah tiga orang yang menjadi utusan ke SSA 22, dan dari unsur Panitia Pelaksana satu orang yang menjadi utusan ke SSA.

(4) Ketiga belas orang akan diundang oleh Panitia Pengarah untuk melaksanakan pertemuan selambat-lambatnya satu hari sebelum SSA dalam rangka menetapkan lima orang sebagai Pimpinan Sidang SSA 22. Kedelapan orang lainnya ditetapkan sebagai calon pimpinan komisi dan panita khusus.

(5) Pimpinan Sidang mempunyai wewenang:

a. Memimpin seluruh Persidangan Sinode Am XXII

b. Mengawasi pelaksanaan Tata Tertib Sidang

c. Menandatatangani Keputusan Persidangan.

d. Mengambil kebijakan untuk menjamin kelancaran Persidangan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Tata Gereja Toraja dan Tata Tertib Persidangan.

BAB IV. BENTUK-BENTUK PERSIDANGAN

Pasal 7

Sidang Paripurna

(1) Sidang Paripurna diadakan untuk:

a. Pengesahan Acara Persidangan

b. Pengesahan Tata Tertib Persidangan

c. Pemilihan Pimpinan Sidang

d. Penetapan Penasihat Persidangan

e. Pembahasan topik-topik aktual dalam bentuk ceramah tentang kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Penyampaian laporan Badan-badan pelaksana keputusuan Sidang Sinode Am XXI Gereja Toraja.

g. Penyampaian pemandangan umum atas laporan

h. Penyampaian pengantar pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja dan Garis-garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja.

i. Penyampaian pengantar rancangan-Rancangan Keputusan.

j. Pembentukan komisi-komisi dan panitia-panitia

k. Pengesahan rancangan-rancangan keputusan

l. Penetapan Badan-Badan dan Pemilihan Personil-Personilnya.

(2) Sidang Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Sidang.

Pasal 8

Sidang Komisi

(1) Sidang Komisi terdiri atas:

a. Komisi Laporan dan Rekomendasi.

b. Komisi Pengembangan Spiritualitas dan SDM.

c. Komisi Kegerejaan ( Eklesiologi, ekumenisme dan pluralisme).

d. Komisi Tata Gereja.

e. Komisi Umum/Sosial ( kesehatan, budaya, pemberdayaan ekonomi dll).

f. Komisi Struktur.

(2) Sidang Komisi membahas Rancangan-rancangan keputusan untuk diajukan ke sidang Paripurna.

(3) Pimpinan Sidang menetapkan Personalia Pimpinan Sidang Komisi, dengan memperhatikan aspirasi peserta sidang.

(4) Pimpinan Sidang Komisi terdiri atas tiga orang, yaitu satu orang Ketua, satu orang Sekretaris, dan satu orang Pengganti Umum.

(5) Keanggotaan utusan dan utusan cadangan dalam Sidang Komisi ditentukan oleh masing-masing wilayah.

(6) Anggota komisi tidak diperkenankan menanggapi hasil rumusan komisinya yang sedang dibahas untuk mendapatkan pengesahan dalam Sidang Paripurna, kecuali memberikan tambahan penjelasan.

Pasal 9

Sidang panitia Khusus

(1) Sidang Panitia Khusus bertugas membahas dan atau merumuskan Rancangan Keputusan untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya hal-hal yang muncul dalam pemandangan umum atau ceramah-ceramah di luar Agenda Sidang atas persetujuan Sidang Paripurna untuk disahkan dalam Sidang paripurna.

(2) Panitia Khusus terdiri atas wakil Sinode Wilayah, Pimpinan Sidang dan Penasihat Persidangan.

(3) Pimpinan Sidang Panitia Khusus ditetapkan oleh Pimpinan Sidang.

(4) Sidang Panitia Khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota Panitia Khusus ditambah satu.

BAB V. MEKANISME PERSIDANGAN

Pasal 10

Laporan Badan-badan Pelaksana Keputusan Sinode

(1) Laporan Badan-Badan pelaksana Keputusan SinodeAm disampaikan dalam Sidang Paripurna.

(2) Laporan yang termaksud dalam ayat 1 ditanggapi oleh peserta sidang yang diwakili 3 orang atau setinggi-tingginya 5 orang dari setiap wilayah dalam bentuk pemandangan umum, dengan alokasi waktu setinggi-tingginya 30 menit untuk satu wilayah.

(3) Laporan dan pemandangan umum yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 menjadi bagian dari materi Sidang-Sidang Komisi yang relevan, dan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

Pasal 11

Materi Khusus

Materi Khusus adalah materi yang muncul dan berkembang dari saran-saran atau usul-usul dalam Sidang Paripurna, yang dinilai oleh Pimpinan dan Peserta Sidang sebagai materi yang perlu dibahas secara khusus dalam Sidang Panitia Khusus.

BAB VI. KEPUTUSAN

Pasal 12

Rancangan Keputusan

(1) Rancangan awal dari Keputusan untuk usul Sinode Wilayah dan usul Badan-Badan dibuat oleh Tim Perencana Program Pengembangan Gereja Toraja (TP3GT) untuk selanjutnya lebih dimantapkan dalam Sidang Komisi, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Rancangan keputusan untuk saran dan usul yang berkembang dalam Sidang Paripurna dibuat oleh Sidang Komisi, dan Sidang Panitia Khusus, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Pengambilan Keputusan

(1) Keputusan sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara.

(3) Apabila keputusan diambil dengan pemungutan suara, maka keputusan tersebut dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah utusan yang hadir ditambah satu.

(4) Bila dalam pemungutan suara ulangan, hal yang termaksud dalam butir tiga di atas belum tercapai, maka pimpinan sidang berhak memutuskan setelah mendapat pertimbangan dari Penasihat Persidangan.

(5) Pengambilan Keputusan sehubungan dengan personalia Badan-badan pelaksana keputusan SSA XXII, akan diatur tersendiri melalui Panitia Struktur.

Pasal 14

Pengesahan Keputusan

(1) Rancangan keputusan dari Sidang Komisi dan Sidang Panitia Khusus diajukan kepada Sidang Paripurna untuk disahkan.

(2) Sidang paripurna untuk pengesahan rancangan Keputusan hanya boleh menerima dan membahas usul penyempurnaan atas Rancangan Keputusan yang telah dibahas dalam sidang-sidang komisi dan sidang-sidang panitia.

(3) Untuk memperoleh Rumusan Keputusan terakhir tetapi masih memerlukan penyempurnaan redaksional, dibentuk panitia perumus yang terdiri dari Pimpinan Sidang dibantu oleh Pimpinan Sidang Komisi atau Pimpinan Sidang Panitia yang bersangkutan.

BAB VII. PENASIHAT PERSIDANGAN

Pasal 15

Keanggotaan

(1) Sidang Paripurna dapat mengangkat Penasihat Persidangan sebagaimana diatur dalam Tata Gereja Toraja.

(2) Penasihat Persidangan beranggotakan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang dibutuhkan dalam Sidang Sinode Am XXII, yang terdiri dari oknum BPS, MPGT dan tokoh-tokoh lainnya yang jumlahnya tidak lebih dari 5 orang.

(3) Nama calon anggota Penasihat Persidangan diajukan oleh Pimpinan Sidang kepada Sidang Paripurna untuk ditetapkan.

Pasal 16

Kedudukan dan Wewenang Penasihat Persidangan

(1) Penasihat Persidangan berfungsi memberi nasihat, diminta atau tidak diminta, baik pada Sidang Paripurna maupun pada Sidang-sidang Komisi dan Sidang-Sidang Panitia.

(2) Penasihat Persidangan membantu Pimpinan Sidang dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam Sidang.

BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang bersama-sama dengan Panitia Sidang Sinode Am XXII Gereja Toraja dengan meperhatikan Tata Gereja Toraja.

(2) Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 04 Juli 2006

Pimpinan Sidang


Rancangan Komisi dan Tugas Komisi

1. Komisi Laporan dan Rekomendasi.

Membahas laporan-laporan dan membuat rekomendasi-rekomendasi berdasarkan laporan dan tanggapan yang masuk.

2. Komisi Pengembangan Spiritualitas dan SDM.

Membahas:

a. Spiritualitas

b. Liturgi dan Ibadah

c. Pendidikan / Pengembangan Teologi

d. Pendidikan Umum

e. PWG

f. Pengembahan SDM Kependetaan

3. Komisi Kegerejaan ( Eklesiologi, ekumenisme dan pluralisme).

Membahas:

a. Ekumenisme – hubungan antar jemaat dan antar gereja

b. Pluralisme- hubungan dengan agama-agama

c. Gereja dan politik

d.

4. Komisi Tata Gereja.

Membahas perubahan-perubahan Tata Gereja, seperti

a. Struktur Organisasi Gereja Toraja,

b. OIG,

c. persidangan-persidangan gerejawi,

d. Mutasi pendeta,

e. penggajian pendeta,

f. dll.

5. Komisi Umum/Sosial ( kesehatan, budaya, pemberdayaan ekonomi dll).

Membahas:

a. Pelayanan kesehatan

b. Gereja dan kebudayaan

c. Pengembangan ekonomi

d. Linfgkungan hidup

e. Pengelolaan asset gereja

6. Komisi Struktur

Membahas:

a. Struktur Badan-badan pelaksana keputusan Sinode

b. Kriteria personalia

c. Mekanisme pemilihan

d. Uraian tugas

0 Comments:

Post a Comment

<< Home